Pages

Blogger templates

Follow Instagram penulis : @bayupradikto // Imajinasi lebih penting daripada ilmu pengetahuan (Einstein) // Kita tidak selalu bisa membangun masa depan untuk generasi muda, tapi kita dapat membangun generasi muda untuk masa depan (F.D. Roosevelt) // Apa guna kita memiliki sekian ratus ribu alumni sekolah yang cerdas, tetapi massa rakyat dibiarkan bodoh. Segeralah kaum sekolah itu pasti akan menjadi penjajah rakyat dengan modal kepintaran mereka (Paulo Freire).
Diberdayakan oleh Blogger.

Minggu, 31 Maret 2013

BP_bayu pradikto: JENIS-JENIS KEAKSARAAN

BP_bayu pradikto: JENIS-JENIS KEAKSARAAN: Keaksaraan Dasar (Dekonsenterasi) Merupakan kemampuan membaca, menulis, berhitung, mendengarkan, dan berbicara untuk mengomunikasikan ...

BP_bayu pradikto: CONTOH PROPOSAL USAHA RENTAL PLAYSTATIONS

BP_bayu pradikto: CONTOH PROPOSAL USAHA RENTAL PLAYSTATIONS: BAB I PENDAHULUAN A.       Judul Kegiatan    :   Usaha Rental Game Playstation edisi 2 dan edisi 3. B.        Status Usaha        ...

BP_bayu pradikto: HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA

BP_bayu pradikto: HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA: HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum pada pasal 26 sampai dengan pasal 34 UU...

Rabu, 27 Maret 2013

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA



HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA

Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum pada pasal 26 sampai dengan pasal 34 UUD 1945. Beberapa hak dan kewajiban tersebut antara lain sebagai berikut :

  •    Hak Warga Negara Indonesia :

1.    Hak atas status warga negara Indonesia. Pada pasal 26 Ayat (1) yang berbunyi, “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara,” sedangkan pada Ayat (2) yang berbunyi, “Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.”

Komentar : mengenai status kewarganegaraan harus diperjelas lagi bagi orang-orang yang mendiami suatu tempat di Indonesia namun bukan warga asli Indonesia. Kemudian untuk WNI yang bekerja di negara lain hendaknya mendapat perlindungan yang jelas dari pemerintahan Indonesia, contohnya para TKI.
2.    Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pada pasal 27 Ayat (2) UUD  1945 berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan pengidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Pasal ini menunjukkan asas keadilan sosial dan kerakyatan. 
Komentar : mengenai pekerjaan dan penghidupan yang layak, untuk negara Indonesia saat ini kayaknya belum bisa terlaksana semuanya. Hal tersebut masih Nampak dari jumlah pengangguran yang masih tinggi di Indonesia. Sehingga berdampak pada taraf ekonomi suatu keluarga tersebut yang tentunya bersangkutan langsung dengan penghidupan yang menjadi serba kekurangan dan memprihatinkan.
3.    Hak dalam membela negara. Pada pasal 27 Ayat (3) UUD 1945, berbunyi, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta  dalam upaya pembelaan negara.”
Komentar : pasal ini sangat menginginkan semangat nasionalisme dari tiap warga negara disaata ada ancaman dari luar. namun tidak mesti kita ikut perang semata, hal ini dapat diwujudkan dengan menjaga ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat, sedangkan untuk para pelajar dan mahasiswa adalah menunjukkkan kemempuan dengan berprestasi.
4.    Hak dalam berpendapat. Pada pasal 28 UUD 1945, berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang.”
Komentar : dalam dunia demokrasi seperti saat ini, sangat dibutuhkan keterbukaan dan pendapat-pendapat yang tidak hanya dari satu pihak. Kita bebas mengekspresikan pendapat yang tentunya tidak melanggar norma-norma yang berlaku.
5.    Hak kemerdekaan dalam memeluk agama. Pada pasal 29 Ayat (1) berbunyi, “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” Ini berarti bahwa bangsa Indonesia percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 29 Ayat (2) berbunyi, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaanya itu.”
Komentar : dalam kebebasan memeluk agama hal ini merupakan hubungan antara manusia dan Tuhan (kepercayaannya) yang mereka nilai baik menurut dirinya. Namun harus ada toleransi antar umat beragama dan jaminan dalam melakukan ibadah. Sementara untuk penyelewengan-penyelewengan agama yang mengatas namakan suatu agama untuk membentuk agama baru, harus ditindak lanjut.
6.    Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, yaitu adalah hak dan kewajiban dalam membela negara. Yang berbunyi, “Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara.”
Komentar ; seperti yang telah dijelaskan tadi pada pasal 27 ayat 3, yang mana menginginkan semangat nasionalisme dari tiap warga negara disata ada ancaman dari luar. namun tidak mesti kita ikut perang semata, hal ini dapat diwujudkan dengan menjaga ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat, sedangkan untuk para pelajar dan mahasiswa adalah menunjukkkan kemempuan dengan berprestasi.

7.    Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Yaitu hak untuk mendapat pengajaran. Ayat (1) menerangkan bahwa, “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pengajaran.” Adapun dalam Ayat (2) dijelaskan bahwa ,”Pemerintah mengusahan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan UUD 1945.

Komentar : pasal ini sangat penting, karena pilar pembangunan salah satunya adalah pendidikan. Dimana pendidikan nantinya dapat menghasilkan orang-orang yang dapat berguna bagi nusa dan bangsa.

8.    Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Pasal 32 UUD 1945  Ayat (1) menyatakan bahwa, “Negara memajukan kebudayaan nasional  Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan bermasyarakat dalam memelihara  dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaannya.

Komentar : dalam arus globalisasi seperti saat ini sangat dibutuhkan kebudayaan-kebudayaan untuk dilestarikan supaya dapat menjadi salah satu identitas/ciri khas bangsa. Disamping itu memejukan kebudayaan juga dapat menghasilkan pendapatan dari para wisatawan local atau luar negeri.

9.    Hak ekonomi atau hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Pasal 33 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UUD 1945 yang berbunyi :
(1)     Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.
(2)     Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3)     Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
(4)     Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kesatuan ekonomi nasional.
(5)     Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Komentar : pasal ini sangat dibutuhkan untuk mengatur perekonomian Indonesia nantinya dan menjadi landasan perekonomian di Indonesia.

10.     Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial. Dalam pasal 34 UUD 1945 dijelaskan bahwa, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”

Komentar : sebenarnya bagus sekali bunyi dari pasal ini, namun masih ada saja orang-orang yang fakir miskin, hal ini menunjukkan bahwa penerapan pasal ini belun sepenuhnya terjadi.


  • Kewajiban Warga Negara Indonesia :

1.        Kewajiban menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Segala warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Komentar : kewajiban mentaati hukum sangat perlu demi terciptanya keadilan di Indonesia. Namun hukum di Indonesia saat ini masih tebang pilih, yang mana kasus para korupsi lama diproses dan hukumannya tidak sepadan dengan kasus-kasus kacangan seperti maling ayam.

2.        Kewajiban membela negara. Pasal 27 Ayat (3) , berbunyi, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta  dalam upaya pembelaan negara.”

3.        Kewajiban dalam upaya pertahanan negara. Pasal 30 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
Komentar : untuk pasal 27 ayat (3) dan pasal 30 ayat (1) sama dengan penjelasan haknya tadi.

Definisi Entrepreneurship, Intrapreneurship, Entrepreneurial & Entrepreneur



Definisi Entrepreneurship, Intrapreneurship, Entrepreneurial & Entrepreneur

     Beberapa tahun terakhir ini, kata entrepreneurship menjadi perbincangan di kalangan perguruan tinggi. Hal ini tidak terlepas dari adanya fenomena banyaknya lulusan perguruan tinggi yang menganggur, karena jumlah lulusan tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia. Kondisi ini mendorong para praktisi pendidikan di perguruan tinggi untuk melakukan reorientasi terhadap lulusannya yang dinilai semata-mata disiapkan sebagai pencari kerja, bukan pencipta kerja.
    Istilah entrepreneurship diperkenalkan kali pertama oleh Richard Cantillon, seorang ekonom Irlandia yang berdiam di Perancis pada abad ke-18. Dia mendefinisikan entrepreneurship sebagai, “The agent who buys means of production at cerium prices in order to combine them into a new product”. Dia menyatakan bahwa entrepreneur adalah seorang pengambil resiko. Tidak lama kemudian J.B Say dan Perancis menyempurnakan definisi Cantillon menjadi, “One who brings other people together in order to build a single productive organism”. Artinya entrepreneur menempati fungsi yang lebih luas. yaitu seorang yang mengorganisasikan orang lain untuk kegiatan produktif.
     Baru satu abad berikutnya ekonom Inggris sepenti Adam Smith dan John Stuart Mill membahas tentang konsep ini dan menyatakan bahwa entrepreneurship merupakan keterampilan yang tidak biasa, tetapi tidak menemukan istilah yang tepat di dalam bahasa Inggris. Smith dan Mill menyebutnya, business management. John Stuart Mill mcmisahkan fungsi entrepreneur antara yang menerima laba dan yang menerima bunga. Diperluas lagi oleh Schumpeter yang menempatkan manusia sebagai faktor sentral proses perkembangan ekonomi. Dalam proses itu entrepreneur melakukan inovasi dalam bentuk cara atau produk. dan eksploitasi sumber-sumber baru.
    Saat ini, ada kerancuan istilah antara entrepreneurship, intrapreneurship, dan entrepreneurial, maupun entrepreneur.
Entrepreneurship adalah jiwa entrepreneur yang dibangun untuk menjembatani antara ilmu dengan kemampuan pasar. Entrepreneurship meliputi pembentukan perusahaan baru, aktivitas serta kemampuan managerial yang dibutuhkan seorang entrepreneur.
Intrapreneurship didefinisikan sebagai entrepreneur yang terjadi di dalam organisasi yang merupakan jembatan kesenjangan antara ilmu dengan keinginan pasar.
Sedang, Entrepreneur didefinisikan sebagai seseorang yang membawa sumber daya berupa tenaga kerja, material, dan aset lainnya pada suatu kombinasi yang menambahkan nilai yang lebih besar daripada sebelumnya, dan juga dilekatkan pada orang yang membawa perubahan, inovasi, dan aturan baru. Sementara, istilah Entrepreneurial adalah kegiatan dalam menjalankan usaha.

*) Disarikan dari  Hisrich, R.D. dkk., 2005. Entrepreneurship. sixth edition. New York: McGraw-Hill

Selasa, 05 Maret 2013

KONSEP PELATIHAN


A.    PELATIHAN
1.      Pengertian Pelatihan
Pengertian pelatihan menurut para ahli dalam Mustofa (2007) yaitu:
a.       Menurut Edwin B. flippon (1971), pelatihan ialah tindakan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seorang pegawai untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.
b.      Michael J. Jucius (1972) mengemukakan bahwa pelatihan ialah untuk menunjukkan setiap proses untuk mengembangkan bakat, keterampilan, dan kemampuan pegawai guna menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tertentu.
c.       Simamora (1998:287) mengartikan pelatihan sebagai serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan, pengalaman ataupun perubahan sikap seorang indiviu.
d.      Goldstein dan Gressner (1988), pelatihan ialah sebagai suatu usaha sistematis untuk menguasai keterampilan, peraturan, konsep ataupun cara berperilaku yang berdampak pada peningkatan kerja.
e.       Menurut Dearden (1984) menyatakan pelatihan pada dasarnya meliputi proses belajar mengajar dan latihan bertujuan untuk mencapai tingkatan kompetensi tertentu atau efisiensi keja.
Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pelatihan ialah suatu usaha untuk meningkatkan keterampilan tertentu dengan cara melakukan proses belajar mengajar untuk dapat mengemban suatu keterampilan/life skill pada diri seseorang, agar dapat bekerja sesuai dengan life skill yang dimiliki.
Sedangkan menurut Siagian dalam Sukarni (2007) pelatihan ialah proses belajar mengajar dengan menggunakan tekhnik dan metode tertentu. Latihan disebutkan lebih praktis dibandingkan dengan pendidikan. Pelatihan – pelatihan yang dilaksanakan BLK merupakan suatu pendidikan luar sekolah  yang mempunyai dampak terhadap perubahan pola tingkah laku pada lulusannya.
Pelatihan biasanya disosialisasikan pada mempersiapkan seseorang dalam melaksanakan suatu peran atau tugas, biasanya dalam dunia kerja. Namun demikian, pelatiahan bisa juga dilihat sebagai elemen khusus atau keluaran dari suatu proses pendidikan yang lebih umum. Di dalam Mustofa Kamil (2010 : 8 ) konsep pelatihan bisa diterapkan ketika, (1) ada sejumlah jenis keterampilan yang harus dikuasai, (2) latiahan diperlukan untuk menguasai keterampilan tersebut, (3) hanya diperlukan sedikit penekanan pada teori.
Pelatihan mempunyai ciri-ciri dalam Siti Maryam (2010 : 15) yaitu : (1) direncanakan dengan sengaja, ( 2 ) ada tujuan yang hendak dicapai, (3) ada kegiatan belajar dan berlatih, (4) isi belajar dan berlatih  menekankan pada keahlian dan keterampilan, ( 5 ) dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat, ( 6 ) ada tambahan tempat belajar dan berlatih.
Pelatihan akan menghasilkan tindakan yang dapat diulang-ulang dan membangkitkan motivasi kerja serta perbaikan lebih lanjut. Mengubah atau menimbulkan tindakan dapat saja di lakukan dengan pemaksaan, akan tetapi hasilnya tidak berkelanjutan. Hanya saja di lakukan dengan memacu terus perbaikan diri. Melalui pelatihan dicapai kelenturan dalam tindakan, karena para peserta pelatihan dituntut untuk memahami, memiliki keyakinan, menemukan, inspirasi, memiliki kecakapan dalam mengambil keputusan, hormat terhadap kontribusi pihak lain dan siap untuk bekerja sama dengan pihak lain. Oleh karena itu dalam mengadakan perubahan baik organisasi maupun pribadi pelatihan masih lebih unggul dibanding dengan cara-cara lain.
2.      Komponen Pelatihan
Sebuah pelatihan tentunya memilki tujuan yang ingin dicapai yaitu memberikan dorongan  kepada masyarakat dalam mengikuti pelatihan untuk mencapai tujuan tersebut perlu memperhatian komponen-komponen pembelajaran yang mendukung terciptanya pelatihan dimana komponen-kompenen tersebut satu sama lainnya mempunyai kaitan yang sangat erat.
Komponen-komponen tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Siti Maryam ( 2011 : 16) adalah sebagai berikut :
a.       Komponen masukan Sarana
Komponen tersebut dalam pelatihan meliputi keseluruhan sumber dan fasilitas yang memungkinkan bagi seseorang atau kelompok termasuk didalamnya adalah tujuan, program, pendidikan, atau pelatih, tenaga kependidikan lainnya, tenaga pengelolahan program, sarana prasarana, media, fasilitas dan biaya.
b.      Masukan mentah
Masukan mentah dalam pelatihan adalah peserta pelatihan.
c.       Masukan lingkungan
Masukan lingkungan dalam pelatihan adalah faktor lingkungan yang menunjang berjalanya program pelatihan.
d.      Proses
Komponen proses pelatihan meliputi belajar mempelajarkan, bimbingan bagaimana cara memahami pelatihan tersebut. Proses menyangkut intraksi antara  masukan sarana pelatihan dengan masukan mentah peserta didik. Program pelatihan ini mampu memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan peserta pelatihan itu sendiri.
e.       Keluaran
Keluaran bagi pelatihan yaitu kualitas lulusan yang disertai dengan kualitas perubahan dengan lebih memahami dan mengerti pelatihan yang diberikan setelah mengikuti pelatihan tersebut.
f.       Masukan lain
Masukan lain adalah daya dukung lain yang memungkinkan para peserta dan lulusan dari pelatihan dapat menggunakan kemampuannya yang telah dimiliki oleh kemajuan hidupnya.
g.      Pengaruh
Pengaruh merupakan hasil yang dicapai oleh peseta dan lulus dari pelatihan.

3.      Tujuan Pelatihan
Tujuan Pelatihan dalam rangka pemberdayaan, mempersiapkan anggota masyarakat agar mempunyai kemampuan profesional, dan kompetensi yang bermutu dan relevan kebutuhan hidupnya atau pekerjaan yang sedang digelutinya. Secara terperinci tujuan pelatihan( Mustofa Kamil 2010 : 152 )  dapat dijabarkan sebagai berikut :
a.       Mengembangkan kemampuan dan keterampilan warga masyarakat dalam mengidentifikasi potensi-potensi diri dan potensi masyarakat sehingga dapat dikembangkan dan dapat dijadikan landasan dalam pengembangan usaha.
b.      Untuk mengembangkan keahlian dan keterampilan anggota masyarakat pesisir sehingga mampu menyelsaikan pekerjaanya dengan lebih cepat  dan lebih efektif.
c.       Untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional.
d.      Untuk mengembangkan sikap sehingga dapat menimbulkan kemauan untuk bekerja dan bekerja sama.
e.       Untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sehingga masyarakat lebih kreatif, inovatif dalam mengembangkan usahanya.
f.       Mampu mengembangkan dan memajukan lembaga sebagai wadah dalam pengembangan usaha.

 

Blogroll

Silahkan memberikan komentar/kritik/saran/ucapan terimakasih untuk kebaikan web ini. Terima Kasih!!!