PERMASALAHAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

By Bayu Pradikto

“Pendidikan yang baik selayakna tidak membuat orang “terasing” dan hanya diam atas ketidakadilan, tapi justru terampil menganalisis kondisi objektif kehidupan mereka. Disitulah, mereka menjadi merdeka.”- Paulo Freire

Berbicara mengenai pendidikan, akan sangat kompleks problematika yang ada di dalamnya, mulai dari ketidakmerataan pendidikan, hingga kepada kualitas pendidikan itu sendiri. Pendidikan untuk semua telah menjadi komitmen global untuk menyediakan pendidikan dasar yang berkualitas bagi semua usia dan semua kalangan (Education for All).

Di Indonesia sesuai UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa terdapat tiga jalur pendidikan untuk mewujudkan  lifelong learning, antara lain : 1) Pendidikan formal (pada sistem persekolahan), 2) Non formal (diluar sistem persekolahan) 3) Pendidikan informal (pendidikan keluarga).

Learning System

Gambar1. Framework Lifelong Learning : Lifecycle Approach

Kemudian muncul pertanyaan, mengapa lifelong learning itu menjadi sebuah keharusan? Mari kita coba telaah perkataan yang pernah diucapkan oleh Henry Ford[1], “Siapapun yang berhenti belajar berarti sudah tua, entah pada usia dua puluh tahun atau delapan puluh tahun. Siapa yang tetap belajar akan senantiasa muda. Hal terbesar dalam hidup adalah membuat pikiran awet muda.” Lifelong learning menghasilkan (to learn) pengetahuan dan kecakapan baru yang berguna dan “membuang” (to unlearn) pengetahuan dan kecakapan yang obsolete/usang.

Pentinganya knowledge untuk pembangunan masyarakat serta kecakapan dan kompetensi baru sebagai hasil dari belajar terus menerus, sehingga nantinya knowledge menjadi faktor yang paling menentukan dalam pengembangan ekonomi dan sosial. Mengapa demikian ?

1. Knowledge dapat menimbulkan stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sebagai hasil dari inovasi. (berkaitan dengan goal 8 SDG's) 
2. Berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan (berkaitan dengan goal 1 SDG's) 
3. Tentunya membantu mempermudah dalam pencapaian sebagian besar tujuan SDG’s 
4. Memperkuat kapasitas suatu negara dalam mengatasi dan menangani bencana (dalam hal ini bukan hanya bencana alam saja).

PETA PERMASALAHAN UTAMA PENDIDIKAN

1.          Pendidikan Dasar untuk Semua

Layanan pendidikan dasar dilakukan atas dasar prinsip keadilan tanpa membedakan suku bangsa, golongan, jenis kelamin, tempat tinggal dan latar belakang sosial dan ekonomi. Keadilan dalam pelayanan pendidikan hanya dapat diwujudkan dengan kebijakan pendidikan dasar yang bebas biaya, tidak dibarengi dengan peningkatan mutu pendidikan yang merata.

2.           Pendidikan Menengah Universal

Berdasarkan fungsinya sebagai satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan umum, baik untuk menyiapkan peserta didik melanjtkan ke pendidikan tinggi akademik, pendidikan tinggi vokasional. Jadi pendidikan menengah seolah-olah hanya menyiapkan lulusannya untuk kemudian hari akan menjadi tenaga akademik yang bergelar sarjana, magister, atua doktor. Celakanya, pada kenyataanya pendidikan menengah seolah tidak memiliki fungsi untuk menyiapkan lulusannya untuk langsung bekerja. Ironinya, lulusan SMK pun yang seharusnya disiapkan untuk bisa langsung bekerja justru lebih banyak (>80%)  yang melanjutkan ke perguruan tinggi akademik.

3.           Pendidikan Menegah Kejuruan

Pendidikan kejuruan di sekolah lebih bersifat “supply driven” karena jenis program studi, isi pendidikan, media belajar, evaluasi dan mekanisme sertifikasi sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah sebagai provider. Padahal yang dibutuhkan oleh SMK adalah pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan pasar, bukan ditentukan langsung oleh pemerintah. Contohnya, dari dulu program-program studi yang ada di SMK tidak banyak berubah, padahal kebutuhan DUDI  akan kecakapan, ketrampilan dan keahlian terus berkembang setiap waktu.

4.           Pendidikan Tinggi dan Riset

Pendidikan tinggi di Indonesia cenderung hanya menghasilkan pencari kerja bukan pencipta kerja, sehingga tidak melahirkan lulusan yang mandiri. Selain itu ada ketimpangan antara lulusan pendidikan tinggi dengan lapangan pekerjaan yang tersedia masih didominasi kegiatan ekonomi subsistence yang lebih membutuhkan tenaga kerja berpendidikan rendah.

5.           Pendidikan Non Formal dan Informal

Adanya paradigma dikotomi antara pendidikan formal dan non formal, sehingga memunculkan efek kredensialisme yang menempatkan simbol-simbol status seseorang (ijazah atau gelar akademik dari pendidikan formal) dianggap lebih penting daripada kecakapan atau keahlian. Selanjutnya adanya paradigma bahwa lulusan pendidikan nonformal masih kalah di bawah pendidikan formal. Misalnya lulusan pendidikan paket C tidak lebih baik daripada lulusan SMA. Lain lagi dengan pendidikan keluarga, yang mana di lingkungan keluarga, kadang tidak menciptakan iklim belajar yang baik untuk anak.

*TPS (Tidak Pernah Sekolah) TTSD (Tidak Taman Sekolah dasar)

Gambar 2. Pergeseran Struktur Jabatan di Era Persaingan Global

(from credentialism toward professionalism)

APAKAH SEMAKIN TINGKAT TINGGI PEDIDIKAN MAKA SEMAKIN MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ?

Jawabannya BELUM TENTU. Saat ini cukup banyak kritikan terhadap sistem pendidikan di Indonesia yang pada dasarnya mengatakan bahwa perluasan kesempatan belajar cenderung telah menyebabkan bertambahnya pengangguran tenaga terdidik daripada bertambahnya tenaga produktif yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja.

Hal ini dapat terlihat dari data Badan Pusat Statistik tentang penduduk yang bekerja menurut pendidikan dan pengangguran terbuka menurut pendidikan penganguran di Indonesia.

 

               

Berdasarkan data diatas, memang terlihat bahwa pengangguran terbuka banyak terdapat pada tingkat pendidikan SMK, SMA, Diploma dan Universitas/PT. Namun demikian, kritik tersebut juga belum benar seluruhnya karena cara berfikir yang digunakan dalam menafsirkan data empiris tersebut cenderung agak menyesatkan. Cara berfikir tersebut ini cukup berbahaya; bukan hanya akan berakibat penyudutan yang tidak perlu terhadap sistem pendidikan, tetapi juga cenderung akan menjadikan pengangguran sebagai masalah yang selamanya tidak dapat dipecahkan.

Pada umumnya pengangguran terdidik itu disebabkan antara lain :

1. Jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang mampu menyerapnya. 
2. Kurang selarasnya perencanaan pembangunan pendidikan dan berkembangnya lapangan kerja yang tidak sesuai dengan jurusan mereka. 
3. Faktanya, lembaga pendidikan di Indonesia cenderung hanya menghasilkan pencari kerja bukan pencipta kerja.

Keberhasilan dalam membangun pendidikan bukanlah diukur dari banyaknya gedung sekolah, banyaknya guru dan sarana belajar di sekolah namun lebih kepada mutu dan dampak pendidikan terhadap pembentukan warga negara yang baik, bertanggung jawab dan kompeten. Terakhir, mari kita renungkan perkataan Socrates, “Pendidikan adalah tentang menyalakan pelita bukan memenuhi bejana.”

Referensi :

Data BPS : https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1909

Suryadi, Ace. 2014. Pendidikan Indonesia Menuju 2025. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Wesfix. 2013. Teacher’s Wisdom. Jakarta : PT. Gramedia

---

[1] Pendiri Ford Motor Company dan Ford Foundation