COMPULSORY EDUCATION

Pemerintah sebenarnya telah merancang berbagai program untuk menyamaratakan tingkat pendidikan di Indonesia agar menjangkau semua warga negaranya. Ada namanya pemberantasan buta aksara/buta huruf, lalu ada program wajib belajar 6 tahun, kemudian dilanjutkan atau dinaikkan lagi grade nya menjadi program wajib belajar 9 tahun yang telah dirancang sejak tahun 1994 yaitu dengan dikeluarkannya Inpres No. 1 tanggal 2 Mei 1984 (https://www3.nd.edu/~rbarger/www7/compulso.html). Jalur pendidikannya pun tidak hanya dijalur formal, namun juga dijalur pendidikan non formal dan informal. Jalur pendidikan non formal yaitu dengan adanya program kejar Paket A yang setara Sekolah Dasar (SD) dan program kejar Paket B yang setara SLTP/SMP yang mana hasilnya diakui setara dengan pendidikan pada jalur formal yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Begitu pula pada Home Schooling, dapat diakui setara dengan pendidikan formal yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Pada tahapan selanjutnya ada pemberian program bantuan operasional sekolah (BOS) yang menjadi upaya pemerintah untuk melakukan pemerataa pendidikan di Indonesia.

Namun program-program tersebut belum merata menjangkau semua dan belum maksimal. Atas dasar itulah muncul gagasan baru untuk menanggulangi permasalahan tersebut supaya program wajib belajar pendidikan dasar dapat terwujud dan merata. Gagasan tersebut adalah “compulsory education” yaitu konsep pendidikan wajib belajar yang sanksi hukum bagi yang tidak mau melaksanakan tanggung jawabnya terhadap program wajib belajar, baik pemerintah, pemerintah daerah, orang tua, maupun peserta didik. (Fajar, 2011).

Mengapa konsep compulsory education ini perlu dilakukan? Karena program wajib belajar pendidikan dasar sebelumnya memberlakukan konsep “universal basic education” yang artinya program wajib belajar pendidikan dasar ini baru sebatas himbauan tanpa adanya sanksi hukum. Namun hal ini berimplikasi juga pada pembebasan biaya pendidikan sebagai bentuk tanggung jawab negara, supaya keluarga tidak perlu memikirkan lagi hal-hal tentang pendanaan pendidikan.

Dalam pengertian negara maju, compulsory education mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) adanya unsur paksaan agar peserta didik bersekolah, (2) diatur  dengan undang-undang tentang wajib belajar, (3) ada sanksi bagi orang tua yang membiarkan anaknya tidak sekolah, dan (4) tolok ukur keberhasilan Wajar adalah tidak adanya orang tua yang terkena sanksi karena telah mendorong anaknya bersekolah (Fajar, 2011). Dengan adanya peraturan ini, maka kewajiban orang tua adalah memberikan pendidikan kepada putra-putrinya baik di sekolah maupun jika dia tidak mau, pendidikan di rumah pun (home schooling) bisa ditempuh. Berbeda dengan Wajib Belajar di Indonesia dicirikan: (1) tidak bersifat paksaan melainkan persuasif, (2) tidak ada sanksi hukum, sekedar sanksi moral, (3) tidak diatur dalam undang-undang tersendiri, (4) keberhasilan diukur dengan angka partisipasi dalam pendidikan.

Cara ini menurut penulis cocok diterapkan agar memang muncul akan kesadaran dari semua warga negara akan pentingnya pendidikan dasar, semua anak mendapat kesempatan dalam memperoleh pendidikan yang layak tanpa dibebani pembiayaan. Walaupun hal ini terkesan adanya unsur pemaksaan, namun begitulah cara apabila ingin merubah kebiasaan/cultur dan hambatan yang ada di masyarakat terkait pendidikan dasar. Dalam UUD 1945 pasal 31 (2) juga dinyatakan bahwa, “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Selanjutnya juga dinyatakan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 34 (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang dasar tanpa memungut biaya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk tidak memperoleh pendidikan dasar di Indonesia. Anggarannya pun cukup besar yaitu minimal 20% dari APBN dan ditambah lagi dari APBD. Pembiayaan pemerintah paling tidak mampu mencakup tiga komponen, yaitu kurikulum, proses, dan fasilitas belajar.

DAFTAR PUSTAKA

Arianto, Fajar. 2011. Wajib Belajar, Sebuah Dilema Si Miskin. Kompasiana

Undang-Undang Nomor 20. 2003. Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta : Balitbang Depdiknas

Undang-Undang Nomor 52. 2009. Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Waskito, AA. 2009. Kamus Praktis Bahasa Indonesia. Jakarta : PT. Wahyu Media

Sumber lain :

https://www3.nd.edu/~rbarger/www7/compulso.html